Dengan terbentuknya Kabinet Ali Sastroamijoyo II pada tanggal 24 Maret tahun 1956 berdasarkan perimbangan partai- partai dalam Parlemen tidak berumur panjang karena mendapat oposisi dari daerah- daerah di luar Jawa dengan alasan bahwa pemerintah mengabaikan pembangunan daerah. Oposisi dari daerah terhadap pemerintah pusat ini didukung oleh para panglima daerah kemudian dilanjutkan dengan gerakan- gerakan dewan yang berusaha memisahkan diri (separatis) dari pemerintah pusat sehingga hubungan antara pusat dengan daerah kurang harmonis.
Ada dua hal yang melatarbelakangi munculnya rasa ketidaksenangan di berbagai daerah. Pertama, alokasi biaya pembangunan yang diterima dari pusat tidak sesuai dengan harapan daerah. Kedua, di berbagai daerah belum muncul rasa percaya kepada pemerintah. Dari situlah kita bisa merunut munculnya berbagai gerakan dan pergolakan daerah yang mempengaruhi tatanan politik nasional. Gerakan-gerakan itu bisa berkembang karena adanya dukungan dari beberapa panglima daerah.
Faktor Ancaman Disintegrasi Bangsa Indonesia
Sebagai negara yang memiliki berbagai macam keragaman, mulai dari agama hingga suku, Indonesia menjadi sedikit rentan dengan sebuah disintegrasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu:
a). Konflik Ideologi
Salah satu konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya, ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi perdana menteri Soekarno – Hatta. Amir merupakan perdana menteri ekonomi kedua Republik Indonesia.
Amir Syarifuddin merasa kecewa dengan penurunannya sehingga ia membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia. Tiga partai yang bergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Buruh Indonesia (PBI).
Tujuan Amir Syarifuddin membentuk FDR adalah untuk menjatuhkan kabinet Mohammad Hatta. Sementara Musso yang memimpin PKI madiun, ingin mendirikan Negara Sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Untuk mencegah pemberontakan yang terus berlanjut, pemerintah pun mengirim angkatan bersenjata ke Madiun, dan terjadilah pertempuran. Perbedaan ideologi antara komunisme dan pancasila menjadi pemicu dari konflik ini.
b). Konflik Kepentingan
Salah satu bentuk dari konflik ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang dari konflik ini karena adanya penolakan masyarakat Maluku, terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak jika Negara Indonesia Timur, bergabung ke dalam NKRI.
Namun banyak masyarakat dari Indonesia bagian timur lainnya yang memilih untuk bergabung dengan NKRI. Akibatnya, masyarakat Maluku lebih memilih untuk mendirikan negara mereka sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada 25 April 1950, dipimpin oleh Mr. Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil. Chris Soumokil ini merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur
c). Konflik Kenegaraan atau Sistem Pemerintahan
Salah satu contoh konflik yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah munculnya PRRI dan PERMESTA. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan PERMESTA singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta.
Pergerakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera, karena angkatan darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera, merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau angkatan darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Oleh karena itu mereka mulai mendirikan dewan-dewan sendiri.
1) Dewan Banteng
Di Sumatra Barat muncul Dewan Banteng yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Achmad Husein pada tanggal 20–25 November 1956. Achmad Husein adalah Komandan Resimen Infanteri IV. Gerakan ini menuntut agar pembangunan daerah harus dilakukan dengan menggali otonomi seluas-luasnya. Letkol Achmad Husein mengambil alih pemerintah daerah Sumatra Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Muljohardjo. Salah satu alasannya karena gubernur gagal membangun daerah Sumatra Tengah dan ini diakui secara terus terang oleh gubernur. Tuntutan Dewan Banteng bisa dipahami oleh pemerintah pusat, tetapi pengambilalihan pemerintah daerah dianggap menyalahi hukum oleh pemerintah pusat. Dewan Banteng, Dewan Gajah dan Dewan Garuda: Dampak Konflik dan Pergolakan Politik tahun 1960-an.
2) Dewan Gajah
Pada tanggal 22 Desember 1956 dibentuk pula Dewan Gajah di Medan oleh Kolonel Maludin Simbolon (Panglima Tentara dan Teritorium I/TTI). Salah satu alasannya karena situasi serta kondisi yang kritis ketika keadaan bangsa dan negara sedang kacau. Setelah menguasai RRI Medan, Simbolon mengumumkan meskipun Kota Medan kacau, hukum masih bisa ditegakkan. Bahkan, ia menyatakan tetap taat kepada Presiden Ir. Soekarno. Ini tentu membingungkan rakyat, di satu sisi ia taat kepada pemerintah pusat, di sisi lain ia menguasai beberapa instansi vital di Medan.
Langkah Simbolon membuat dewan gajah ini ditentang oleh para perwira Sumatra Utara, seperti Letkol Djamin Gintings (Kepala Staf TTI) dan Letkol Wahab Makmur. Presiden Ir. Soekarno pun mengingatkan agar Simbolon kembali ke jalan yang benar. Oleh karena tidak menghiraukan seruan itu, Simbolon pun dipecat oleh PM Ali Sastroamidjojo. Pemerintah kemudian mengirimkan Fact Finding Commission (Komisi Penyelidik Keadaan) untuk meneliti sebab musabab munculnya berbagai gerakan di daerah. Namun, komisi ini ditolak kehadirannya.
3) Dewan Garuda
Di Sumatra Selatan sekelompok politisi lokal berhasil memengaruhi pimpinan militer setempat membentuk Dewan Garuda. Dalam Piagam Pembangunan yang mereka buat, mereka menuntut pemerintah pusat agar memberi otonomi seluas-luasnya kepada daerah Sumatra Selatan; kerukunan kembali dwitunggal Soekarno-Hatta untuk mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia; serta tersalurkannya aspirasi daerah. Selanjutnya, dengan dalih demi keamanan dan ketenteraman, Letkol Burlian (Panglima TT II) mengumumkan bahwa daerah Sumatra Selatan dalam keadaan bahaya.
Gubernur Winarno Danuatmodjo diminta menyerahkan kekuasaannya untuk memperlancar usaha pembangunan di daerah Sumatra Selatan. Di antara Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda saat itu terjalin komunikasi yang erat, bahkan saling membantu. Ini tentu menyebabkan kekhawatiran pemerintah pusat.
4). Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatra Barat, Indonesia.
Sidang kabinet menolak ultimatum itu dan tanggal 11 Februari 1958, memecat secara tidak hormat kepada Achmad Husein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek. Sehari kemudian, KSAD A.H. Nasution membekukan Komandan Daerah Militer Sumatra Tengah dan menempatkannya langsung di bawah KSAD. Puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 saat Achmad Husein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berikut kabinetnya.
Bertindak sebagai Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara dengan anggota kabinet M. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojoadikusumo, dan Simbolon. Dukungan terhadap PRRI pun datang dari Sulawesi. Pada tanggal 17 Februari 1958 Letkol D.J. Somba (Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah/ KDMSUT) menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI. Di Makassar sendiri, pada tanggal 2 Maret 1957 Panglima TT VII Letkol Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjoangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini mempunyai wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Setelah menyatakan bahwa daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya, gerakan ini mengambil alih pemerintahan daerah.
Gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, di mana pada tanggal 17 Februari 1958 kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca-agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.
Bibit-bibit konflik tersebut mulai terjadi sejak dikeluarkannya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatra Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatra Barat, Riau yang kala itu masih mencakup wilayah Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang.
Bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat, yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan, dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April 1957; Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.
Awal Gerakan
Gerakan ini bermula dari acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20-25 November 1956. Dari pertemuan tersebut di hasilkan perlunya Otonomi Daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan Daerah dan disetujui pula pembetukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein komandan resimen IV dan tetorium I yang berkedudukan di Padang. Namun upaya ini gagal.
Pada tanggal 20 Desember 1956.Letkol Ahmad Husein merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dalihnya Gubernur yang ditunjuk Pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan Daerah. Di samping itu di berbagai Daerah muncul pula dewan-dewan lain yakni:
- Dewan Gajah di Sumatra Utara pimpinan Kolonel Maludin Simbolon
- Dewan Garuda di Sumatra Selatan pimpinan Letkol R. Barlian
- Dewan Manguni di Sulawesi Utara pimpinan Letkol Ventje Sumual.
Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pemerintah pusat mengadakan musyawarah nasional pada September tahun 1957. Kemudian Musyawarah Nasional Pembangunan pada November 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembangunan di daerah secara integral. Namun tetap saja gagal bahkan semakin memanas.
Pengumuman berdirinya PRRI
Selanjutnya diadakan rapat raksasa di Padang. Letkol Ahmad Husein selaku pimpinan mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5 X 24 jam dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum ini ditolak oleh Pemerintah Pusat, bahkan Ahmad Husein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Pada tanggal 15 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Pemerintah tersebut membuat Kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya
Sebab berdirinya PRRI
Sebab berdirinya PRRI adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena dianggap telah melanggar undang-undang. Juga pemerintah yang cenderung sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan.
Terbentuknya beberapa dewan di atas merupakan oposisi dari daerah yang guna melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pangkal permasalahan dari pertentangan antara Pemerintah Pusat dan beberapa Daerah ini adalah masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Hal ini menjadikan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah kurang harmonis.
Dalam menghadapi gerakan yang dilakukan beberapa dewan di atas, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah antara Pemerintah Pusat dengan daerah-daerah dengan cara musyawarah. Akan tetapi, usaha- usaha musyawarah yang dilakukan pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan bahkan muncul pemberontakan terbuka pada bulan Februari 1958, yang dikenal sebagai Pemberontakan PRRI-Permesta. Jadi hubungan pemerintah pusat dan daerah yang kurang harmonis mengakibatkan munculnya pemberontakan di daerah-daerah sehingga mengganggu stabilitas politik.
Operasi Militer Penumpasan Dewan Daerah.
Pemerintah Pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Lantas Pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Operasi pun dilancarkan sebagai berikut:
1. Operasi tegas dengan sasaran Riau
2. Operasi 17 Agustus pimpinan Kolonel Ahmad Yani
3. Operasi sapta marga
4. Operasi sadar di bawah pimpinan letkol Dr. Ibnu Sutowo
Dalam waktu singkat banyak pimpinan PRRI yang menyerahkan diri pada 29 Mei 1961 Ahmad Husein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI
Dampak Gejolak Pergerakan Dewan Daerah
Rangkaian gerakan-gerakan di daerah dan pembentukan dewan benteng, gajah dan garuda itu mengakibatkan kehidupan politik nasional dan daerah dalam suasana tegang. Ir. Soekarno dengan didukung Djuanda, Nasution, PNI, dan PKI menghendaki perlakuan yang keras untuk memadamkan gerakan itu. Sementara itu, Hatta dan Hamengku Buwono IX cenderung mengedepankan perundingan.
Situasi semakin gawat, setelah PM Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada presiden tanggal 14 Maret 1957. Presiden kemudian menyatakan negara dalam keadaan bahaya, dengan demikian angkatan perang leluasa untuk mengambil tindakan. KSAD pun menggelar Operasi 17 Agustus yang merupakan gabungan AD, AL, dan AU dipimpin Kolonel Achmad Yani. Pada tanggal 29 Mei 1961 seluruh pimpinan dan pasukan PRRI menyerah, demikian pula Permesta.
Demikianlah artikel mengenai "Pembentukan Dewan Daerah". Jika ada kesalahan Pustaka Pengetahuan mengucapkan mohon maaf, silahkan tinggalkan komentar yang berguna bagi perbaikan artikel ini selanjutnya. Terima kasih, semoga artikel ini bermanfaat.
Bahan bacaan lainnya, jika membantu tugas sekolah silahkan klik Berbagai Reviews
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, silahkan klik Baraja Farm
Tutorial cara budidaya silahkan klik Baraja Farm Channel
Media sosial silahkan klik facebook
Tidak ada komentar:
Posting Komentar