Ribuan Mahasiswa demo di DPRD Sumatera Barat.
Demo ribuan mahasiswa di DPRD Sumatera Barat berlangsung, Rabu (25/9/2019). Setelah menerobos masuk ke gedung DPRD Sumbar, mahasiswa masuk ke semua ruangan yang ada di Kantor DPRD Sumbar pada pukul 15.00 WIB. Ruang sidang utama mereka duduki. Kaca meja dipecahkan, kursi dan meja dihancurkan. Mereka berdiri di atas meja dan melakukan orasi. "Hidup mahasiswa. Ini milik rakyat," teriak mahasiswa, yang diikuti mahasiswa lain. Sementara, di ruang perpustakaan, mahasiswa merusak apa saja yang mereka temukan. Meja dan kursi dan pecah. Komputer dilempar dan buku-buku berantakan. Aturan Kemudian, kaca-kaca jendela dan pintu gedung pecah dirusak. Mahasiswa masih menduduki gedung DPRD Sumbar. Sementara polisi masih berjaga-jaga di luar gedung DPRD.
Aksi mahasiswa yang dengan menggunakan jaket almamater masing-masing kampus, mahasiswa memadati halaman Kantor Gubernur Sumbar. Mereka datang dari luar daerah seperti dari Bukittinggi, Payakumbuh, Dharmasraya dan lainnya. Jumlah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa sampai tidak tertampung di halaman Kantor Gubernur. Sebagian mahasiswa memenuhi jalan protokol di Jalan Sudirman, Padang. Akibat jalan dipenuhi mahasiswa, polisi menutup jalan Sudirman dan melakukan pengalihan jalur lalu lintas.
Dalam orasinya, mahasiswa ingin pemerintah serius menangani persoalan-persoalan seperti kebakaran hutan dan lahan. Mahasiswa juga menuntut kesejahteraan petani. "Lahan dan hutan terbakar, kabut asap semakin parah, kami minta Gubernur Sumbar melakukan langkah konkret," kata Indra Kurniawan salah satu mahasiswa yang berorasi di depan Kantor Gubernur Sumbar. Massa juga terus berteriak memanggil Gubernur Sumbar Irwan Prayitno supaya keluar mendatangi mereka. "Gubernur keluar. Ayo keluar," teriak para mahasiswa. Hingga pukul 16.00 WIB, massa masih bertahan. Mereka sempat beristirahat dan menjalankan shalat Ashar. Setelah itu, mahasiswa kembali melanjutkan aksi demo.
Demo Mahasiswa Menolak Revisi UU KPK dan RUU KUHP, Menolak Upaya Pelemahan KPK.
Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Ribuan mahasiswa mendatangi DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sementara 65 anggota DPRD Sumbar sedang menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan definitif DPRD Sumbar periode 2019-2024.
Wakil Presiden BEM KM Unan Randi mengatakan pihaknya mengkritisi RKUHP yang akan disahkan oleh DPR. Melalui aksi ini, mereka berharap aspirasi mahasiswa dapat disampaikan ke pusat melalui DPRD Sumatra Barat.
Ia mengatakan terdapat pasal karet dalam RKUHP. Beberapa di antaranya terkait memperkosa isteri sendiri dapat dipidanakan dan hal tersebut dinilai tidak relevan.
Selain itu seseorang yang mengkritisi hakim dan presiden itu juga terancam pidana. Mahasiswa menilai hal itu tidak pantas menjadi regulasi dalam KUHP.
"Perwakilan kami sudah berbicara dengan anggota DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi kita sehingga kajian yang kita lakukan sampai kepada DPR RI," katanya dikutip Antara.
Sementara Presiden BEM Unand Ismail Hasanudin mengatakan Aliansi BEM Sumbar terdiri dari UNP, Unand serta 28 universitas di Sumatra Barat yang menyuarakan aspirasi mereka baik di Sumbar dan di seluruh Indonesia.
Selain menolak RKUHP, pihaknya juga menyampaikan aspirasi menolak RUU Pertanahan dan RUU kemasyarakatan. Pihaknya mempertanyakan mengapa seluruh rancangan ini dibahas buru-buru dan disahkan padahal masa jabatan DPR yang akan berakhir.
Ia mengatakan dalam tiga hari ke depan pihaknya akan terus menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi dan menolak RUU yang tidak pro-rakyat.
"Kami juga menolak upaya pelemahan KPK, aksi unjuk rasa akan kami lakukan secara berantai hingga pelantikan presiden 20 Oktober 2019 karena banyak persoalan bangsa yang belum selesai," katanya.
Untuk selanjutnya silahkan click.
https://www.youtube.com/watch?v=tGrjsiBbWwA
Demikianlah yang dapat kami sampaikan, jika ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf, silahkan tinggalkan komentar dengan sifatnya membangun menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar